Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani MoU tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data.

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi perencanaan pembangunan berbasis data. Hal ini diwujudkan melalui ...

Baca juga: Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara Ibu Kota Baru ... Ibu Kota ke Kaltim Kerentanan gerakan tanah, berdasarkan Peta Prakiraan Gerakan Tanah bulan April 2018, lokasi bencana terletak ...

KOMPAS.com - Penajam Paser Utara (PPU) adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi perbincangan setelah Presiden Joko Widodo ...

Peneliti dan pemerhati pendidikan melakukan diskusi dengan salah satu kepala sekolah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di wilayah Kota ...

Pemerintah memiliki peta 100 tahunan di Penajam Paser Utara. Berikut 5 alasan dari Jokowi dan Kementerian tentang pemindahan Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan ...

Dua kabupaten dipilih yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Keputusan ini dipilih tentu dengan kematangan ... akun Twitter Kementerian Sekertaris Negara Republik Indonesia belum lama ini ...

Penajam Paser Utara - Penajam Paser Utara (PPU) adalah salah satu lokasi yang dipilih pemerintah sebagai letak ibu kota baru RI. Kabupaten ini diisi penduduk dari beragam suku. Hal inilah yang ...

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyerahkan aset lahan yang berada di Kecamatan Sepaku kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN). Ini ...

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur mengalami bencana banjir yang signifikan akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut pada Senin (24/6/2024).

Mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud kembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 3 miliar ke KPK.